SKUP Migas adalah Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kemampuan produksi dalam negeri yang meliputi status usaha, kemampuan produksi (hasil produksi, standar/mutu produk, kapasitas produksi, nilai TKDN dan BMP), kemampuan manajemen (mutu/lingkungan/K3), jaringan pemasaran dan pelayanan purna jual.

KATEGORI DAFTAR BARANG

Berdasarkan data dan informasi yang tercantum dalam SKUP Migas dan sesuai ketentuan yang berlaku, Ditjen Migas menyusun daftar barang yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

  1. Daftar Barang Diwajibkan.
  2. Daftar Barang Dimaksimalkan.
  3. Daftar Barang Diberdayakan.

Masing-masing kriteria sebagai berikut :

  • Daftar Barang Diwajibkan adalah daftar barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kualitas (memiliki sertifikat produk dan sertifikat sistem manajemen) dan memiliki nilai TKDN + BMP >/= 40% dan TKDN barang >/= 25 %.
  • Daftar Barang dimaksimalkan adalah daftar barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kualitas (memiliki sertifikat produk dan sertifikat sistem manajemen) dan memiliki nilai TKDN+BMP <40% dan TKDN barang >/= 25%.
  • Daftar Barang Diberdayakan adalah daftar barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kualitas dan memiliki nilai TKDN barang <25%.

Berdasarkan penelitian, dilakukan penilaian mampu/tidaknya perusahaan memproduksi barang di dalam negeri yang ditetapkan berdasarkan skor yang ditunjukkan dengan rating sebagai berikut :

  • Mampu dengan rating Bintang 1, apabila nilai 40 sd < 60
  • Mampu dengan rating Bintang 2,apabila nilai 60 sd < 80
  • Mampu dengan rating Bintang 3, apabila nilai < / = 80
  • Tidak Mampu, apabila nilai < 40 (SKUP Migas tidak diterbitkan)

KATEGORI JASA

Berdasarkan data dan informasi yang tercantum dalam SKUP Migas dan sesuai ketentuan yang berlaku, Ditjen Migas menyusun daftar jasa yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

  1. Diutamakan
  2. Dimaksimalkan
  3. Diberdayakan

Untuk kemampuan Usaha Jasa Penunjang Migas didasarkan pada:

  1. Status usaha dan finansial, dengan bobot nilai maksimal 10
  2. Kemampuan/kapasitas jasa, dengan bobot nilai maksimal 55
  3. Sistem manajemen mutu, dengan bobot nilai maksimal 15
  4. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, dengan bobot nilai maksimal 10
  5. Jaringan pemasaran, dengan bobot nilai maksimal 5.

Untuk kemampuan Usaha Industri Penunjang Migas didasarkan pada:

  1. Status usaha dan finansial, dengan bobot nilai maksimal 10
  2. Kemampuan/kapasitas produksi, dengan bobot nilai maksimal 35
  3. Sistem manajemen mutu, dengan bobot nilai maksimal 35
  4. Spesifikasi/standar mutu produk, dengan bobot nilai maksimal 20
  5. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, dengan bobot nilai maksimal 10
  6. Jaringan pemasaran, dengan bobot nilai maksimal 5
  7. Jaringan purna jual, dengan bobot nilai maksimal 5

Berdasarkan penilaian kemampuan sebagaimana dimaksud, ditetapkan peringkat dengan kategori sebagai berikut:

  • Apabila jumlah bobot nilai perusahaan kurang dari 40, dikategorikan tidak mampu
  • Apabila jumlah bobot nilai perusahaan lebih dari 40 sampai dengan 60, diberikan kategori bintang satu (*)
  • Apabila jumlah bobot nilai perusahaan lebih dari 60 sampai dengan 80, diberikan kategori bintang dua (**)
  • Apabila jumlah bobot nilai perusahaan lebih dari 80, diberikan kategori bintang tiga(***)

DEFINISI BMP

Manfaat perusahaan terhadap perekonomian nasional dinyatakan dengan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (Nilai BMP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Nilai BMP adalah nilai penghargaan kepada perusahaan karena berinvestasi di Indonesia, memberdayakan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (OHSAS 18000/ISO 14000), memberdayakan lingkungan (community development),serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual.


KEBERPIHAKAN DALAM NEGERI

Nilai keberpihakan dalam negeri didasarkan pada :

  1. Pemegang saham yang memiliki hak suara (WNI)
  2. Anggota Dewan Pengurus (WNI)
  3. Tenaga kerja ahli tetap (WNI)
  4. Fasilitas kerja dalam negeri
  5. Peralatan kerja dalam negeri
  6. Permodalan di Bank BUMN/D
  7. CSR
  8. Kerja sama dengan fabrikan/subkontraktor dalam negeri
  9. KepatUhan dalam membayar pajak
  10. Program alih teknologi

Bobot nilai berbeda-beda tergantung dengan jenis perusahaan jasa (konstruksi, non konstruksi utama, non konstruksi pendukung dan konsultansi). Berdasarkan total nilai didapat, ditetapkan kriteria keberpihakan dalam negeri sebagai berikut :

  • Keberpihakan dalam negeri Tinggi apabila total nilai ≥ 700
  • Keberpihakan dalam negeri Rendah apabila total nilai < 700

KLASIFIKASI BIDANG  SKUP MIGAS MENURUT PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI
SKUP Migas diklasifikasikan menjadi 13 subbidang yang terbagi dalam 3 kelompok yaitu :

jasa konstruksi migas , jasa non konstruksi migas dan industri penunjang migas.

Jasa konstruksi migas terdiri dari:

1. Usaha jasa konsultasi konstruksi

2. Usaha pekerjaan konstruksi

3. Usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Jasa non konstruksi migas terdiri dari :

1. Jasa geologi dan geofisika.

2. Jasa pemboran.

3. Jasa inspeksi teknis dan pengujian teknis.

4. Jasa pekerjaan paska operasi.

5. Jasa penelitian dan pengembangan.

6. Jasa pengolahan limbah.

7. Jasa penyewaan pengangkutan.

8. Jasa pengoperasian dan pemeliharaan.

Industri penunjang migas terdiri dari :

1. Industri material.

2. Industri peralatan.

jasa non konstruksi migas dan industri penunjang migas.

Jasa konstruksi migas terdiri dari:

1. Usaha jasa konsultasi konstruksi

2. Usaha pekerjaan konstruksi

3. Usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Jasa non konstruksi migas terdiri dari :

1. Jasa geologi dan geofisika.

2. Jasa pemboran.

3. Jasa inspeksi teknis dan pengujian teknis.

4. Jasa pekerjaan paska operasi.

5. Jasa penelitian dan pengembangan.

6. Jasa pengolahan limbah.

7. Jasa penyewaan pengangkutan.

8. Jasa pengoperasian dan pemeliharaan.

Industri penunjang migas terdiri dari :

1. Industri material.

2. Industri peralatan.

Leave a Comment