BUJK dan PMA yaitu Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing atau biasa disebut PT-PMA merupakan sebuah perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Setiap perusahaan jasa konstruksi yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing (PMA) adalah usaha patungan (Joint Venture) antara perusahaan jasa konstruksi asing (BUJK ASING) dengan perusahaan jasa konstruksi lokal (BUJK Nasional) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sehingga biasa disebut PT PMA atau BUJK PMA. 

Untuk dapat melakukan kegiatan usaha jasa di Indonesia setiap BUJK PMA harus memiliki IUJK PMA yaitu Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai.

Untuk membuka kantor perwakilan, Perusahaan Konstruksi Asing ( Selanjutnya di-sebut sebagai “perusahaan”) harus mendapatkan Izin Kantor Perwakilan Konstruksi Asing yang dikeluarkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Lisensi ini diperoleh setelah perusahaan memperoleh SBU, sertifikat kompetensi, klasifikasi, dan kualifikasi dari LPJK ( Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ). Selain itu, perusahaan harus memperoleh izin konstruksi dari pemerintah daerah disebut SIUJK (Surat Ijin Usaha Konstruksi)

SERTIFIKASI BADAN USAHA adalah persyaratan utama untuk memperoleh IUJK PMA

Persyaratan Apa Saja Untuk Penanaman Modal Asing di Sektor Jasa Konstruksi

IZIN PENANAMAN MODAL ASING

BUJK PMA harus memiliki Izin Prinsip/Penanaman Modal bidang usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh BKPM dengan jenis usaha yang sesuai dengan klasifikasi usaha jasa konstruksi serta memenuhi kriteria batas kepemilikan saham asing dan modal/nilai kekayaan bersih.

KEPEMILIKAN MODAL ASING

BUJK PMA harus memenuhi kriteria batas kepemilikan modal asing maksimal 67% dan PT Lokal ( B1 ) minimal sebar 33% Rp.untuk bidang jasa konstruksi sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

NILAI KEKAYAAN BERSIH

BUJK PMA harus memiliki modal atau nilai kekayaan bersih diatas Rp.50.000.000.000,- ( limapuluh milyar ) untuk bidang jasa pelaksana konstruksi atau bidang jasa konstruksi terintegrasi dan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta rupiah) untuk bidang jasa perencana dan pengawas konstruksi. Nilai kekayaan bersih dibuktikan dengan melampirkan Laporan Keuangan dari Akuntan Publik.

PENGALAMAN KERJA

Memiliki pengalaman kerja tertinggi Rp. 83.330.000.000,- atau secara komulatif paling sedikit Rp. 250.000.000.000,– yang diperoleh selama kurun waktu 10 tahun. Pengalaman kerja ini bisa diperoleh dari perusahaan nasional atau perusahaan asing yang melakukan joint venture sebagai pemegang saham BUJK atau PMA.

Setelah mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi
IUJK PMA dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Indonesia. , Berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang.
Setiap BUJK PMA mengajukan permohonan IUJK PMA dan BUJKA kepada Kepala BKPM

Syarat Pengurusan Izin Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA)

  • Surat Pengantar/Surat Permohonan Izin (Asli)
  • Surat Kuasa Pengurusan (Asli)
  • Akte Pendirian (Copy Legalisir)
  • Surat Penunjukan kepala Perwakilan BUJKA (Asli)
  • Surat Rekomendasi dari Kedutaan (Asli)
  • Resume Kepala Perwakilan (Asli)
  • Brosur perusahaan (Asli)
  • Pengalaman Perusahaan (Asli Legalisir)
  • Foto copy Passport Kepala Perwakilan (Copy)
  • Surat keterangan Domisili Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (Asli)
  • Sertifikat Izin usaha Jasa Konstruksi dari Negara Asal (Copy Legalisir)
  • Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari Negara Asal

PROSES PEMBUATAN BISA LANGSUNG MENGHUBUNGI KAMI DI

08118888922 DANIEL HAN GRATIS KONSULTASI